Sistem Pemerintahan Kurun Waktu (1959 - 1966) Orde Lama

Situgaskelas.blogspot.com | Sistem Pemerintahan Kurun Waktu (1959 - 1966) - Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden RI (Ir Soekarno) pada tanggal 5 Juli 1959, Bangsa indonesia memasuki periode baru yakni demokrasi terpimpin

Berdasarkan UUD 1945, dimana sesungguhnya sistem pemerintahan menganut sistem Presidensial, tetapi dalam pelaksanaanya terjadi penyimpangan atas sistem pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tersebut

Beberapa penyimpangan yang terjadi pada kurun waktu 1959 - 1966, antara lain sebagai berikut :

Baca juga : Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat RIS (1949 -1950)

1. MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali
2. MPRS menetapkan pidato presiden yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" sebagai Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tetap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945
3. Pimpinan lembaga - lembaga negara dijadikan menteri negara
4. Presiden membuat Ketetapan Presiden, yang semestinya berupa undang - undang
5. Presiden membubarkan lembaga DPR yang membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR)

Dalam kurun waktu tersebut, terjadi pula pemberontakan yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai K0mun1s Indonesia (G-30-S/PKI)

Terjadinya pemberontakan PKI ini telah membuat keadaan bangsa dan negara menjadi kacau dan penuh dengan ketidakpastian dalam segala aspek kenegaraan dan pemerintahan

Tuntutan rakyat agar presiden membubarkan PKI banyak disuarakan, khususnya oleh mahasiswa dan pelajar, serta kaum intelektual lainnya

Baca juga : Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUDS 1950 (1950 - 1959)

Tuntutan rakyat pada saat itu dikenal dengan sebutan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yang isinya sebagai berikut :

a. Bubarkan PKI
b. Bersihkan Kabinet dari unsur - unsur PKI
c. Turunkan harga

Dengan telah terjadinya peristiwa pemberontakan G30SPKI tersebut, maka pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno membuat surat perintah kepada beberapa tokoh militer (ABRI) yang dipimpin oleh Letjend Soeharto sebagai Pangkostrad pada saat itu, yang intinya berisi perintah untuk mengendalikan keadaan negara

Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah (Supersemar)

Pada tahun 1968 melalui sidang Istimewa MPRS, diangkatlah presiden baru menggantikan Presiden Soekarno, yakni Presiden Soeharto

Demikian artiken tentang Sistem Pemerintahan Kurun Waktu (1959 - 1966) Indonesia semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat